12 Program SBY untuk Pengentasan Kemiskinan

Kamis, 01/02/2007 02:04 WIB

okezone

http://www.okezone.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3400&Itemid=67

Syukri Rahmatullah – Okezone JAKARTA – Tak mau dibilang hanya bisa janji, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mencoba menelurkan 12 program pengentasan kemiskinan. Dalam program tersebut, SBY menjadikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai program prioritas. Berikut petikan pidato Presiden SBY di Istana Negara, Rabu (31/1/2007).

Pertama, Bantuan langsung tunai pada tahun 2006 dianggarkan sebesar Rp 18,8 triliun untuk 19,1 juta keluarga. Pada tahun 2007 dilakukan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 provinsi, 51 kabupaten dan 348 kecamatan. Bantuan ini mencakup bantuan tetap, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1,390.

Kedua, Kita juga melanjutkan program beras untuk rakyat miskin. Perlu saya sampaikan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi beras dalam rangka swasembada pangan. Meskipun produksi beras telah meningkat dari 54,1 juta ton, gabah kering giling pada tahun 2004 menjadi 54,7 juta ton pada tahun 2006, namun kita akan terus berupaya untuk menambah produksi sebanyak 2 juta ton dalam rangka pengamanan stok nasional.

Anggaran sektor pertanian meningkat pesat dari Rp 3,6 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 10,1 triliun, sudah termasuk untuk Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,4 triliun. Impor beras hanya dilakukan untuk memenuhi kecukupan stok beras, baik dalam rangka antisipasi kebutuhan bencana maupun untuk menjaga stabilitas harga beras. Harga beras yang stabil akan melindungi baik petani maupun konsumen beras, terutama kelompok rakyat miskin kita yang masih sangat rawan dan lemah terhadap ulah pedagang spekulan beras.

Ketiga, bantuan untuk sekolah/pendidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan guru agama dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari Rp 21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 50 triliun pada tahun 2007.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) meningkat dari Rp 5,13 triliun tahun 2005, menjadi Rp 10,2 triliun pada tahun 2006 dan menjadi Rp 11,6 triliun tahun 2007. Program BOS telah membebaskan 70,3 persen siswa wajib belajar terutama di kawasan pedesaan, dan menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25 persen pada tahun 2005 menjadi hanya 1,5 persen pada tahun 2006.

Pemerintah juga meningkatkan pelayanan Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B untuk penduduk tidak bersekolah dan putus sekolah, dari 470 ribu penduduk pada tahun 2004 menjadi 1,1 juta pada tahun 2006, dan 2 juta pada tahun 2007.

Dengan demikian seharusnya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun tingkat SD dan SMP karena alasan kesulitan akses. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah meningkatkan tunjangan kesejahteraan dari Rp 100 ribu per guru pada tahun 2004 menjadi Rp 200 ribu per guru pada tahun 2007. Untuk 18 ribu guru di daerah terpencil juga diberikan tunjangan khusus. Pada tahun 2007 lebih dari 170 ribu guru akan diberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4.

Keempat, Bantuan kesehatan gratis untuk berobat di Puskesmas dan rumah sakit dilaksanakan melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang mencakup 51 juta peserta. Sejak tahun 2004 Pemerintah telah meningkatkan anggaran sektor kesehatan sebesar 250 persen, hingga pada tahun 2007 ini mencapai Rp 17,24 triliun ditambah Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,2 triliun.

Selain untuk pengobatan gratis bagi kelompok miskin, peningkatan kembali jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu, juga digiatkan kembali program Imunisasi Nasional yang akan mencakup 23,6 juta balita (98,1 persen). Salah satu hasilnya adalah terjadinya penurunan yang drastis kasus penemuan gizi buruk dari 76.176 pada tahun 2005, menjadi 19.567 pada tahun 2006. Dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, HIV/AIDS, dan demam berdarah. Pemerintah juga telah beberapa kali menurunkan harga obat generik hingga 70 persen untuk 150 jenis obat, dan antara 10-80 persen untuk 1.418 jenis obat esensial. Dalam situasi terbatasnya daya jangkau masyarakat kita, penurunan tersebut tentunya sangat berarti.

Lima, Pembangunan perumahan rakyat, atau rumah sederhana meningkat dari 70.957 unit tahun 2004 menjadi 90.144 unit tahun 2006, dengan kenaikan pemberian subsidi pembelian rumah dari minimal Rp 2,4 juta menjadi Rp 5 juta, atau naik lebih dari 100 persen, dan dari maksimal Rp 3,5 juta menjadi maksimal Rp 9 juta atau naik 157 persen. Pembangunan rumah susun sederhana akan semakin ditingkatkan, termasuk dengan pemberian insentif bagi pelaku swasta mulai tahun 2007 terutama di kota besar dengan penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa.

Enam, Kita lanjutkan pemberian kredit mikro, dan dana bergulir untuk koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemerintah mengembangkan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro yang kita sebut (P3KUM) dan disalurkan melalui lembaga keuangan mikro berkualitas. Sampai tahun 2006, pemerintah telah menyalurkan dana penjaminan sebesar Rp. 345,6 miliar, dengan rasio jaminan terhadap pinjaman 1 berbanding 2,5. Target dana penjaminan pada tahun 2007 ini adalah sebesar Rp. 1 triliun atau meningkat 289 persen, dengan rasio jaminan 1 berbanding 10.

Tujuh, Mengait bantuan untuk petani dan peningkatan produksi pangan, pemerintah menyediakan pupuk murah kepada petani sebesar Rp 5,8 triliun, yang berarti mengalami peningkatkan 350 persen dibanding tahun 2004, yang baru mencapai angka Rp 1,6 triliun. Begitu pula bantuan benih unggul gratis kepada petani, ditingkatkan sebanyak 1300 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Di tahun 2004 itu, bantuan bibit unggul gratis baru dianggarkan sebesar Rp 80,9 miliar.
Tahun ini, angka itu ditingkatkan menjadi Rp 1 triliun. Subsidi bunga petani plasma juga dilakukan untuk revitalisasi perkebunan yang disalurkan melalui perbankan. Anggaran untuk subsidi bunga telah disediakan sebesar Rp 1 triliun, dengan maksimum bunga kredit pinjaman kepada petani sebesar 10 persen.
Delapan, Berkaitan dengan bantuan untuk nelayan dan program untuk sektor perikanan, pemerintah telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, dan pemberian dana penguatan modal usaha budidaya. Pada tahun 2004, jumlah dana yang disalurkan adalah Rp. 98 miliar. Pada tahun 2005-2006, dana itu telah ditingkatkan menjadi Rp. 311.8 miliar. Program ini akan terus dilanjutkan di tahun 2007, dengan mencakup daerah yang lebih luas lagi.

Sembilan, Peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, termasuk prajurit TNI dan Polri dilakukan dengan meningkatkan gaji pokok dan tunjangan secara cukup tajam, termasuk untuk lauk pauk TNI dan Polri, serta pemberian gaji ke-13. Total pendapatan Pegawai Negeri Sipil terutama golongan terendah I (a) ditingkatkan secara signifikan dan konsisten selama 2 tahun terakhir, yaitu dari Rp 692.750 per bulan pada tahun 2005, menjadi Rp 1 juta per bulan pada tahun 2006 atau naik 44,5 persen, dan pada tahun 2007 meningkat kembali menjadi Rp 1.285.400 per bulan atau meningkat 28,5 persen.

Sepuluh, Peningkatan kesejahteraan buruh dilakukan melalui pemberian Jaminan Sosial Pekerja yang meliputi Jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan PHK dengan sistem Asuransi. Juga dilakukan pembangunan fasilitas perumahan pekerja dengan membangun rumah susun sewa sebanyak 250 unit, pemberian Kredit Pemilikan Rumah bagi pekerja untuk 47.330 unit pada tahun 2006 dan 13 ribu unit pada tahun 2007, dan pemberian subsidi bunga KPR.

Sebelas, Bantuan untuk para penyandang cacat diberikan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial sebesar Rp 300.000 per bulan kepada 3.750 penyandang cacat di 5 provinsi. Sementara itu pelayanan yang disalurkan melalui panti dan non panti mencakup 30.960 orang pada tahun 2006, dan 12.635 orang pada tahun 2007.
Dua Belas, Pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk rakyat diwujudkan baik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk, pengurusan SIM, STNK, BPKP, Paspor, hingga pelayanan pembayaran Pajak, Kepabeanan dan Cukai. Perbaikan pelayanan dilakukan baik dengan melakukan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif atau harga, serta kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik.

Pemerintah juga telah memulai program pemberian akta kelahiran gratis di 100 kabupaten pada 2006, dan akan ditingkatkan pada 256 kabupaten kota pada tiga tahun selanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: