Paradigma Peningkatan Kualitas Pembelajaran; Visi Pendidikan Indonesia 2020

JC Tukiman Taruna
Rabu, 16 Mei 2001
kompas-cetak19
http://www.kompas.com/

DALAM masukan tertulis yang pernah saya sampaikan kepada Komite Reformasi Pendidikan (KRP) –komite ini bertugas pokok menyiapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang (Sistem) Pendidikan Nasional– tertulis di sana antara lain agar yang selama ini diungkapkan dengan kosakata (Sistem) Pendidikan Nasional diganti dengan Pendidikan Indonesia.

Pemaknaan atas kata “nasional” telah menciptakan nuansa amat sentralistik, serta merta hal itu amat mempengaruhi cara pandang (paradigma) aparat birokrasi ketika (di lapangan) mengambil kebijakan tentang pendidikan. Akibat paling fatal dapat dilihat pada kegiatan pembelajaran di mana pun; bukan saja kualitas pembelajarannya yang amat teacher-oriented, tetapi seluruh prosesnya juga secara massal (nasional?) berhasil menciptakan murid menderita 3 B: bengong, bingung, dan (masa) bodoh.

Menuju tahun 2020
Pada pendahuluan buku Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Era Globalisasi (1997), HAR Tilaar menyebutkan lima alasan mengapa visi, misi, dan program aksi pendidikan dan pelatihan perlu “dipatok” sampai tahun 2020.

Pertama, perubahan sosial-ekonomi kesejagatan karena berbagai kesepakatan APEC, AFTA, dan lain-lain mendorong semua negara harus bersiap-siap secara menyeluruh, terutama menyiapkan manusianya.

Kedua, negara tetangga seperti Malaysia telah menelurkan Malaysia’s Vision 2020, Singapura mencanangkan The Next Lap, dan pasti negara ASEAN lainnya tidak mau ketinggalan.

Ketiga, menuju tahun 2020 –mungkin terpengaruh oleh pemikiran Toffler, Naisbitt, dan lain-lain– terjadilah perubahan gelombang politik dengan fokus/orientasi utama pada politik-ekonomi yang amat mendasar di berbagai negara. Di sini istilah negara macan ekonomi secara relatif dimaknai identik dengan “macan politik”.

Keempat, seluruh kegiatan pembangunan umumnya difokuskan kepada peningkatan/perbaikan taraf hidup manusia sesuai indikator dalam Human Development Index (HDI), yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

Kelima, semakin membahana tuntutan dilaksanakannya civil society (masyarakat warga).

Perubahan (penyempurnaan) sistem pendidikan nasional (UU No 2/1989) menjadi sistem pendidikan Indonesia amat beralasan kalau visi dan misinya dirumuskan sampai dengan tahun 2020. Kecuali sepakat dengan lima butir alasan Tilaar itu, selama kurun waktu sekitar 18 tahun sampai dengan tahun 2020 sangatlah memadai untuk melakukan perubahan paradigma pembelajaran sehingga sangat terukur kemajuan dan perubahannya.

Sebut saja segera akan terjadi perbaikan secara linear tentang pembelajaran mulai tahun ajaran 2001/2002; waktu yang dibutuhkan adalah: di tingkat SD membutuhkan waktu enam tahun (sehingga anak yang masuk pada Tahun Ajaran (TA) 2001/ 2002 akan lulus selama enam tahun pada akhir TA 2006/2007. Demikian juga di tingkat lanjutan pertama dan menengah, masing-masing tiga tahun dan tentu saja di bangku perguruan tinggi (meski amat variatif); sehingga sekitar tahun tahun 2012 paradigma baru pembelajaran benar-benar telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Bila benar demikian, kurun waktu dari tahun 2012 menuju 2020 adalah kesempatan sangat strategis menyiapkan segala sesuatunya secara teknologis.

Perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat SD membutuhkan waktu paling lama, dan semua pihak hendaknya sabar dan maklum bila alokasi dana sebagian besar (harus) terserap ke sana. Dengan kata lain, peningkatan kualitas pembelajaran di SD kecuali tidak dapat ditunda-tunda, juga harus yang pertama dan utama terjadi. Bagaikan mendirikan bangunan, apa yang kita lakukan di SD ialah membangun dasar (pondasi) sebaik mungkin, agar di atas pondasi itu dapat berdiri kokoh tembok, pilar, dan sebagainya tentang sekolah lanjutan, menengah, dan tinggi. Tentang hal ini KRP perlu merumuskannya secara tegas dan jelas dalam visi, misi, dan kegiatan (sistem) Pendidikan Indonesia.

Bukan pengajaran
Memang pernah didiskusikan hal berikut: di satu pihak ada pendapat yang menyebutkan, yang terjadi di sekolah tidak lebih dari pengajaran; sementara pendapat lain mengatakan justru itulah proses pendidikan yang sebenarnya. Realistis terhadap fakta keseharian, rasanya amat tepat bila seluruh kegiatan murid sekolah (baik di sekolah, jalan, rumah, dan lain-lain) disebut sebagai pembelajaran. Artinya, murid mengalami pembelajaran di mana pun dan dengan siapa pun; dan yang mereka alami di sekolah (bersama guru) itulah yang dapat disebut pembelajaran utama.

Maka bergeserlah proses pengajaran ke pembelajaran tanpa harus terjadi pergeseran peran guru. Bahkan, upaya terencana untuk peningkatan kualitas pembelajaran justru menempatkan guru sebagai pihak yang pertama-tama perlu mengalami pencerahan lewat berbagai pelatihan dan upaya lain. Jadi, peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat SD menuntut terjadi paling awal. Alasan lain mengapa guru-guru SD perlu didahulukan, karena jumlah mereka pasti terbanyak, selain karena ketersebaran mereka yang “paling merata”.

Pengalaman kecil dalam rangka implementasi MBS (manajemen berbasis sekolah) di sejumlah SD menunjukkan, guru-guru SD amat membutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran sesegera mungkin karena “sepanjang hari” seorang guru ada bersama murid-murid; sementara guru sekolah lanjutan dan menengah, apalagi dosen amat “terbatas” kebersamaannya dengan murid/mahasiswa. Bayangkan Anda bersama murid sepanjang hari dengan “kemiskinan” metode pembelajaran.

* JC Tukiman Taruna, Pengembangan Masyarakat dan Kependidikan, tinggal di Ungaran, Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: